komunitas sahabat blogger

Pengelolaan Program Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa) Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Malang dalam Menyalurkan Beasiswa

Pengelolaan Program Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa) Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Malang dalam Menyalurkan Beasiswa




Pengelolaan Program Peduli Anak Bangsa (Pena Bangsa) Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Malang dalam Menyalurkan Beasiswa



Pembangunan menuntut pertumbuhan 'economic growth' yang cukup cepat telah menyebabkan dampak baik positif ataupun negatif sehingga tidak aneh negeri ini pernah mendapat julukan sebagai 'Macan Asia'  pada tahun 1997 karena keajaiban ekonomi luar biasa pada waktu itu.


Tujuan utama dari pembangunan masyarakat diantaranya untuk peningkatan taraf hidup, yang dimaksud taraf hidup rendah sebagai usaha utama perbaikan di masyarakat. Dengan demikian hasil-hasil seharusnya diperuntukkan bagi semua pihak dan lapisan masyarakat, sehingga paling tidak mengandung tujuan seperti yang telah dikemukakan oleh Goulet (1973:94) bahwa :
1. memperbaiki hal-hal yang berkaitan dngan penopang hidup warga masyarakat
2  memperbaiki kondisi kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri
3. adanya kebebasan termasuk di dalamnya kebebasan dan penindasan, kesengsaraan dan kemelaratan.


Selain kesenjangan fakta kemiskinan pun justru bisa terjadi karenanya. Sebagai suatu keadaan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan bahan pokok di berbagai keadaan hidup. Ia merupakan masalah yang mendasar yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Sebagai fenomena universal artinya bisa mengenai siapa saja, waktu dan tempat mulai dari skala global sampai pada tingkat rumah tangga.


Sebelum terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan tahun 1997  lalu sebetulnya waktu itu telah diproyeksikan  sekitar 35 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) sudah bisa sekolah di jenjang Sekolah Dasar  (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tetapi akibat inflasi gelombang pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan kemiskinan yang makin parah acap terjadi keluarga - keluarga miskinyang ada terpaksa mengorbankan kelangsungan pendidikan anak - anaknya baik untuk sementara waktu maupun seterusnya. Jika pada tahun 1996/1997 angka partisipasi kasar anak usia sekolah sudah mencapai 77, 26% maka setelah kondisi ini telah melanda masyarakat angka partisipasi kasar itu menurun menjadi hanya sekitar 54% (Kompas, 2 Maret 1999). Akibatnya keinginan membebaskan anak usia sekolah dari ancaman buta huruf dan kemungkinan putus sekolah tampaknya makin jauh dari harapan yang telah diinginkan bersama.


Mengetahui mereka secara tidak langsung menjadi indikasi adanya suatu fenomena sampai sekarang belum dapat dipecahkan pemerintah. Terbuktidengan semakin bertambahnya penduduk miskin bahwa sekitar 40 juta dari 209 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskina  dan sekitar 11 juta anak kekurangan gizi (http://www.bandung.go.id/data http). Adanya suatu keterkaitan  sejumlah peningkatan harga barang pokok sebagai bagian yang mutlak dibutuhkan hajat hidup orang banyak telah menunjukkan korelasi negatif dengan kemampuan daya beli mereka yang hidup di bawah standart manusia yang mampu sehingga secara kuantitatif maka angka kemuskina  ada kecenderungan meningkat.


Pernyataan "Anak sebagai  generasi penerus bangsa" telah mengalami degradasi kepercayaan dan perlu diperhatikan kesungguhan i'tikad baik dari pemerintah sebagai pelaksana pemerintah negeri ini. Berdasarka  bunyi Undang - Undang Dasar 1945 pasal 34 menyatakan, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa negara telah memberikan suatu jaminan akan kesejahteraan hidup mereka yang nota bene merupaka  warga tersisihkan  apabila ditinjau dari sisi sosial ekonomi. 


Pengalaman pembangunan berhasil bukan mutlak pada kekayaan sumber daya alam melimpah melainkan bertumpu pada manusia sendiri selanjutnya untuk mendapatkan dipandang pdrlu dilaksanakan pemerataan memperoleh pendidikan melalui kewajiban belajar. Keadaan demikian karena disebabkan 10% sampai 20% dari jumlah siswa terpaksa berhenti sekolah karena kesulitan ekonomi. Ini diakubatkan tingginya biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan primer manusia secara universal sedangkan kemampuan untuk mencapainya tidak terjangkau dengan ekonomi mereka yang hidup di bawah standar masyarakat umum.


Berdasarkan penelitian oleh United Development Programme tahun 2002 tergambar bahwa Indonesia masih berada pada posisi 110 dari 173 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia jauh dibandingkan Philipina, Malaysia dan Thailand.  Apabila di awal tahun kemerdekaan hanya beberapa orang dapat menikmati pendidikan formal sehingga dapat dihitung yang belajar di perguruan tinggi. Baru pada tahun tujuh puluhan upaya besar dilakuka  untuk meningkatkannya hasilnya dapat dilihat pada peningkatan akses wajib belajar pendidika  dasar enam tahun dari 50% di tahun 1968 menjadi lebih dari 95%. Sekitar 65% dari sekolah dasar melanjutkan sampai pendidikan sekolah menengah pertama 3 tahun berikutnya (Kompas, 6 April 2006).


Mengetahui kondisi sebagian anak secara umum kualitas sumber daya manusia telah mengalami penurunan sehingga masa depan tidak menutup kemungkinan menjadi memprihatinkan. Realita semakin menunjukkan indikasi bahwa mereka yang paling menderita keadaanya padahal nantinya berperan sebagai aser terbesar penerus bangsa. Mengetahui realitas tersebut maka sebuah gambaran kondisi seharusnya penuh dengan tawa menjadi suatu hal sulit untuk didapatkan di tengah maraknya berbagai permasalahan. Hal tersebut memperkuat petunjuk bahwa mendapatkan kebahagiaan dapat dibilang mengalami kesulitan terutama taraf hidup ekonomi dan sosial minim.


Upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia yang masih mengalami krisis multidimensional terpuruk dan semakin carut marut seharusnya pemerintah harus segera sadar selanjutnya memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa sesangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi  anak didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Bab II pasal 3 :11).


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun 2006 ini warga Jatim yang buta aksara 'illiteracy' mencapai 3,9 juta orang. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat lebih dari 4 juta jiwa.


Secara nasional kecenderungan yang terjadi adalah angka siswa drop out yang semula berhasil dikendalikan dan cenderung menurun mulai tahun 1998 lalu kembali naik (Suyanto dan Hariadi, 2003:1). Sesangkan studi Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) terdapat rata-rata kota di Jawa Timur  hanya mengganggarkan 2, 06 % dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk pembangunan sektor pendidikan (Jawa Pos, 30 Mei 2002).


Pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang akan membawa keuntungan bagi kehidupan bangsa seluruhnya di masa memdatang. Keuntungan ini sesungguhnya terlihat pada kualitas manusia sebagai sumber daya manusia pembangunan. Meskipun demikian kenyataan yang menunjukkan bahwa prioritas pilihan investasi pemerintah selama ini masih diberikan pada pembangunan ekonomiuang segera mendatangka  keuntungan. Padahal mengetahui pernyataan yang disampaika  Gardiner (1991:60) bahwa : 'Keterbatasan dana menimbulkan masalah di bidang pendidikan misalnya mutu pendidikan menjadi rendah dan keluaran output pendidikan tidak relevan ddngan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran terutama sekolah menengahdan perguruan tinggi".


Mengetahui kenyataan menyadari betapa masih banyaknya anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan 'drop out' karena berbagai alasan dan faktor tertentu dan betapa banyaknya orang dewasa yang belum pernah turut menikmati pendidikan. Menurut Vembriarto (1981:15) yang dimaksud drop out yaitu suatu kejadian dimana murid meninggalkan pelajaran di sekolah sebelum ia menamatkan pelajarannya. Dengan memberikan kesempatan sama kepada siswa atau mahasiswa berpotensitetapi tidak mampu untuk membiayai studinya berupa beasiswa kepada mereka itu dengan persyaratan tertentu. Di samping itu dimaksudkan untuk mencadi bakat luar biasa 'talent scouting' terutama bagi kebutuhan pembangunan 'mission oriented' dan bagi orang tua beasiswa tersebut akan meringankan mereka dalam pendidikan anaknya. Dengan meningkatkan biaya, anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi tetapi berasal dari keluarga  dengan status sosial ekonomi lebih lemah umumnya tidak dapat melanjutkan tingkat selanjutnya. Kenyataan tersebut dapat diatasi dengan dua cara yaitu pemberian beasiswa untuk siswa, mahasiswa dan mengembangkan program orang tua asuh (ota).

Sumber :



Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url